Kementerian Dalam Negeri mengonfirmasi berita menghebohkan mengenai Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan daerahnya saat terjadinya bencana banjir. Keputusan untuk melakukan umrah pada saat kritis tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan kekecewaan dari masyarakat dan pemerintah.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menyatakan bahwa mereka terkejut mendengar keputusan Bupati yang dianggap tidak peka terhadap situasi di daerahnya. Dalam situasi bencana, kehadiran pemimpin daerah sangat diharapkan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak.
Mirwan MS diketahui telah merencanakan perjalanan umrah dari 2 hingga 12 Desember 2025. Namun, Benni menegaskan bahwa permohonan izin umrah dari Bupati tersebut tidak mendapat restu dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menolak karena kondisi darurat di Aceh saat itu.
Pandangan Kementerian Dalam Negeri Terhadap Tindakan Bupati Aceh Selatan
Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa tindakan Mirwan tidak hanya melanggar etika kepemimpinan, tetapi juga peraturan yang ada. Sebagai kepala daerah, seharusnya dia bertanggung jawab dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang menderita akibat bencana.
Benni Irwan menekankan bahwa setiap kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri wajib meminta izin terlebih dahulu. Karena izin tersebut telah ditolak, tidak ada alasan bagi Mirwan untuk tetap berangkat.
Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi pemimpin untuk menunjukkan empati dan dukungan kepada warganya. Dengan meninggalkan daerah saat krisis, Bupati telah gagal memenuhi harapan masyarakat dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Respon Masyarakat Terhadap Keputusan Bupati Umrah Di Saat Bencana
Masyarakat Aceh Selatan merasa kecewa dan marah atas keputusan Bupati mereka untuk umrah sementara rumah-rumah mereka terendam banjir. Banyak yang menganggapnya sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan menunjukkan kurangnya kepedulian kepada rakyat.
Beberapa warga bahkan menyebut bahwa kepergian Mirwan di saat seperti ini menunjukkan bahwa ia lebih mementingkan ibadah pribadi ketimbang tanggung jawab publik. Ketidakpuasan ini mencerminkan rasa sakit hati yang mendalam di tengah penderitaan yang dialami warga.
Adanya bencana tentu memunculkan berbagai kebutuhan mendesak. Dalam kondisi ini, kehadiran para pemimpin di lokasi bencana sangat penting untuk memberikan bantuan dan memastikan keselamatan masyarakat.
Kemendagri Menyikapi Kasus Ini
Kemendagri berencana untuk melakukan pemeriksaan atas tindakan Bupati Aceh Selatan setelah ia kembali dari perjalanan umrah. Benni Irwan menyatakan bahwa sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan akan diberikan kepada Mirwan MS.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pemeriksaan akan dilakukan segera setelah Bupati menerima pemberitahuan untuk pulang oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri berharap agar Bupati Aceh Selatan segera kembali ke daerahnya dan tidak menunggu hingga akhir ibadah umrah. Keputusan ini diambil untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap rakyat lebih penting dibandingkan momen pribadi.
