Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua mendesak pihak kepolisian untuk lebih tegas dalam memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Ketidakpuasan ini muncul karena penanganan yang dianggap lamban dan tidak konsisten terhadap praktik ilegal yang merugikan masyarakat tersebut.
Ketua MPR Papua, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa peredaran minuman alkohol ilegal telah menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Ia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak buruk dari minuman tersebut terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat.
Yorrys menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melaporkan peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dan oplosan yang tidak memenuhi standar. Fenomena ini menunjukkan kurangnya kontribusi yang bisa diberikan oleh sektor ini terhadap perekonomian daerah.
Pentingnya Tindakan Serius Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol
Sejak pertengahan 2025, laporan mengenai 53 titik penjualan minuman beralkohol ilegal telah disampaikan oleh Bupati Manokwari kepada MPR Papua. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah signifikan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menangani masalah ini.
Ketidakseriusan aparat dalam menanggapi laporan tersebut sangat disayangkan. Yorrys menekankan pentingnya tindakan tegas dari kepolisian untuk memberantas transaksi ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di wilayah ini.
Sebagai Wakil Ketua DPD RI, Yorrys mengingatkan bahwa keluhan masyarakat bukanlah hal sepele, melainkan mencerminkan keresahan yang lebih luas. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu melakukan evaluasi dan merespons isu tersebut dengan bijaksana.
Kerja Sama Antar Pihak dalam Menanggulangi Masalah Ini
Berdasarkan harapan Yorrys, kerja sama yang lebih baik antara unsur Musyawarah Pemerintahan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sangat diperlukan. Sinergi ini diharapkan dapat menindaklanjuti keresahan masyarakat mengenai maraknya peredaran minuman alkohol ilegal.
Yorrys juga mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah yang telah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dukungan penuh dari pihak kepolisian dalam implementasi peraturan ini sangat diharapkan untuk mencapai hasil yang optimal.
Melihat urgensi isu ini, Sekretaris MPR Papua, Filep Wamafma, berharap agar rancangan peraturan tersebut dapat menjadi regulasi yang efektif. Ia menekankan bahwa proses dialog terbuka dengan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang nyata.
Dialog Terbuka dan Solusi Konkrit untuk Masyarakat
Perda tentang minuman beralkohol di Manokwari perlu dibahas secara transparan sehingga tidak hanya menghasilkan masalah baru. Tujuannya adalah agar regulasi tersebut dapat membawa dampak positif bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Filep juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan peraturan ini. Pendekatan kolaboratif akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari peredaran minuman ilegal.
Harapannya, pembahasan yang terbuka dapat menghasilkan aturan yang konkret dan tidak menyisakan ruang untuk anggapan yang beragam. Dengan pelibatan masyarakat dalam dialog ini, rasa puas dan keadilan bisa tercapai.
