Peristiwa yang terjadi di Polda Jambi mengundang perhatian masyarakat dan dunia jurnalistik. Sejumlah wartawan dihalangi oleh petugas polisi dalam upaya melakukan wawancara dengan anggota Komisi III DPR RI saat kunjungan kerja yang dilaksanakan baru-baru ini.
Insiden ini berawal ketika wartawan yang sudah menunggu cukup lama dilarang untuk menyampaikan pertanyaan mereka. Polda Jambi telah mengeluarkan pernyataan maaf, namun kontroversi ini terus berlanjut, menciptakan dampak yang lebih luas di kalangan jurnalis dan publik.
Kejadian ini menyoroti tantangan yang dihadapi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, terutama ketika berhadapan dengan pihak berwenang. Ketidaknyamanan yang dirasakan wartawan tidak hanya soal larangan berwawancara, tetapi juga tentang pembungkaman informasi.
Dalam pernyataan resmi, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi wartawan, melainkan ada kesalahan dalam perencanaan waktu kunjungan dan wawancara.
Mulia mengklaim bahwa sebenarnya telah direncanakan waktu untuk sesi wawancara. Namun, situasi yang mendesak membuat rencana tersebut terpaksa berubah, sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk memberi kesempatan kepada wartawan.
Isu Penghalangan Kerja Jurnalistik di Polda Jambi
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi mengecam tindakan ini sebagai penghalangan kerja jurnalistik. Ketidakmampuan wartawan untuk melakukan wawancara dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat.
Ketua AJI Jambi, Suwandi Wendy, menekankan bahwa penghalangan kerja jurnalistik dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Wartawan yang telah menunggu berjam-jam tidak seharusnya terhalang dalam mengakses informasi yang penting.
Kejadian ini semakin diperparah dengan viralnya rekaman insiden tersebut yang tersebar di berbagai media sosial. Publik pun mulai menyoroti respons dari pihak kepolisian dan anggota DPR yang hadir saat itu.
AJI Jambi menuntut pihak berwenang untuk menindaklanjuti insiden ini dan meminta agar para pelaku penghalangan dijatuhi sanksi. Penegasan ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan.
Kepentingan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi harus diutamakan. Wartawan memiliki hak untuk bertanya, sementara narasumber berhak menjawab atau menolak memberikan jawaban. Namun, menghalangi akses informasi adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan.
Pernyataan Polda Jambi Mengenai Insiden Tersebut
Polda Jambi membenarkan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh ketidakcocokan dalam jadwal. Kombes Pol Mulia Prianto mengungkapkan bahwa ada rencana untuk memberikan sesi wawancara, namun waktu yang tersedia ternyata sangat terbatas. Akibatnya, wartawan terpaksa melakukan doorstop untuk mendapatkan informasi.
Patut dicatat bahwa rombongan Komisi III DPR sudah dijadwalkan untuk segera kembali ke Jakarta. Kejadian ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait, terutama dalam menjalin komunikasi yang lebih baik antara jurnalis dan institusi penegak hukum.
Dari penjelasan yang diberikan oleh Polda, terlihat bahwa otoritas kepolisian di Jambi berusaha untuk menjelaskan situasinya. Namun, reaksi dari wartawan dan organisasi pers tetap tidak bisa diabaikan, mengingat hak atas informasi adalah pilar penting dalam praktik jurnalistik.
Penghalangan dalam wawancara adalah situasi yang seharusnya tidak terjadi, terutama di situasi resmi seperti ini. Upaya untuk berkomunikasi dengan jurnalis perlu didukung, karena mereka berfungsi sebagai jembatan informasi bagi publik.
Reaksi Bersama dari Organisasi Jurnalis Terhadap Insiden
Penilaian atas insiden ini tidak hanya datang dari AJI. Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi juga memberikan pendapat bahwa tindakan penghalangan mestinya tidak terjadi, karena wawancara adalah bagian dari tugas wartawan.
Irma Tambunan, ketua PFI, menyayangkan sikap yang diambil Polda Jambi. Ia menambahkan, menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik jelas bertentangan dengan amanat konstitusi dan undang-undang pers.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28f UUD 1945, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, dan mengeluarkan informasi. Sangat penting untuk menghormati hak ini, terutama dari institusi resmi yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
Adrianus Susandra, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Jambi, juga mendukung pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Dalam konteks ini, seluruh elemen diharapkan untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab yang diemban oleh wartawan dalam peliputan berita.
Penghormatan terhadap tugas jurnalistik seharusnya menjadi prioritas bagi semua pihak, termasuk institusi penegak hukum. Tanpa adanya saling menghormati, akan sangat sulit untuk menciptakan iklim yang mendukung kebebasan pers.
