Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, mengungkapkan alasan di balik pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026. Menurutnya, langkah ini perlu diambil karena pendapatan negara tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, sementara belanja negara terus meningkat secara drastis.
Fauzi menjelaskan situasi tersebut dalam konferensi pers di Nasdem Tower, menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia harus dikelola dengan bijaksana. Fokus pemerintah saat ini adalah untuk menempatkan dana pada program-program yang dianggap lebih prioritas.
Dikatakan juga bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sedang gencar menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran besar. Program ini, menurutnya, menyerap hampir Rp335 triliun dari total belanja negara.
Pemangkasan Anggaran dan Dampaknya pada Daerah
Jumlah dana TKD untuk tahun 2026 hanya dianggarkan Rp649,99 triliun, yang merupakan penurunan drastis dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun. Pemangkasan ini tentu saja menimbulkan protes dari berbagai pihak, terutama para gubernur di berbagai daerah.
Beberapa gubernur menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan ini, mengingat dampak langsung yang akan dirasakan oleh daerah mereka. Gubernur Aceh, Mualem, bahkan mengklaim bahwa alokasi anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen, suatu angka yang signifikan dan penuh konsekuensi.
Reaksi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan mendasar daerah. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga turut mengungkapkan rasa kurang setujunya kepada pemerintah pusat atas kebijakan ini.
Program Unggulan yang Memerlukan Dana Besar
Salah satu program prioritas yang dinyatakan Fauzi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat. Program ini mencakup alokasi anggaran sekitar Rp335 triliun yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan kebijakan terkait pangan.
Selain MBG, ada juga program-program lainnya yang juga dianggap penting, seperti hilirisasi pangan dan energi. Ini adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Indonesia.
Fauzi menekankan perlunya pemerintah berfokus pada program-program unggulan tersebut, dengan harapan bahwa investasi yang dilakukan saat ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Tanpa alokasi dana yang tepat, cita-cita tersebut bisa sulit untuk dicapai.
Reaksi Berbagai Pihak atas Kebijakan Pemangkasan Anggaran
Reaksi negatif terhadap pemangkasan dana ini tidak hanya datang dari para gubernur, tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang khawatir bahwa pengurangan dana TKD akan berdampak pada pelayanan publik di daerah-daerah.
Warga di berbagai daerah juga menunjukkan ketidakpuasan mereka, menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek-proyek penting yang bergantung pada dana TKD mungkin akan terhambat. Hal ini mengingat bahwa dana tersebut biasa digunakan untuk membiayai berbagai infrastruktur dan pelayanan dasar.
Sementara itu, para ahli ekonomi turut memberikan perhatian pada kebijakan ini. Mereka mendorong pemerintah untuk mencari jalan tengah agar belanja negara bisa berfungsi lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan kepentingan daerah.
