Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini mengambil keputusan untuk memangkas jumlah sekolah swasta gratis yang akan dibuka pada 2026. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada alokasi anggaran daerah.
Menurut data yang dirilis, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp81,32 triliun. Angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar Rp10,54 triliun jika dibandingkan dengan APBD tahun 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengungkapkan bahwa target awal program sekolah swasta gratis adalah untuk mencakup sekitar 260 sekolah pada tahun 2026. Namun, penyesuaian angka ini terpaksa dilakukan.
Meskipun program ini mengalami pengurangan, Atika menegaskan bahwa masih ada harapan untuk meningkatkan jumlah sekolah di tahun-tahun mendatang, sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat di Jakarta.
Rasionalisasi Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta
Rasionalisasi jumlah sekolah diperoleh dari pengurangan Dana Bagi Hasil, yang berimbas pada kemampuan keuangan daerah. Program sekolah swasta gratis kini hanya akan menyasar 100 sekolah pada tahun 2026, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan 40 sekolah pada tahun sebelumnya.
Atika menjelaskan bahwa keputusan ini murni berdasarkan kondisi keuangan daerah, dan bukan karena kurangnya komitmen untuk mendukung pendidikan. “Kami akan berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan jumlah sekolah di tahun-tahun mendatang,” tuturnya.
Dengan penyesuaian ini, Pemprov DKI Jakarta berharap bisa tetap memberikan akses pendidikan yang merata, meski dalam keterbatasan anggaran. Pihak pemerintah tetap berupaya untuk menyesuaikan kapasitas keuangan setiap tahunnya demi mencapai target pendidikan yang lebih baik.
Pengaruh Penurunan APBD terhadap Pendidikan di Jakarta
Penurunan APBD DKI Jakarta secara langsung mempengaruhi berbagai program, termasuk pendidikan. Alokasi anggaran yang menurun membuat pemerintah harus bersikap lebih selektif dalam menentukan prioritas program yang dapat dijalankan.
Turunnya Pendapatan dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab utama. Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun pada 2025, angka ini menyusut drastis menjadi Rp11,16 triliun pada 2026.
Terutama, Dana Bagi Hasil Pajak mengalami pengurangan yang signifikan, yaitu sebesar Rp14,79 triliun. Hal ini menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh DKI Jakarta dalam menjalankan program-program publik, termasuk pendidikan.
Kondisi Pendidikan Swasta di Jakarta
Secara umum, pendidikan swasta di Jakarta memiliki peran penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat. Dengan banyaknya sekolah swasta, orang tua memiliki pilihan yang bervariasi untuk pendidikan anak-anak mereka.
Meskipun begitu, kualitas pendidikan swasta tetap menjadi sorotan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus bertindak proaktif dalam memastikan bahwa sekolah swasta memenuhi standar yang ditetapkan, agar pendidikan yang diberikan berkualitas.
Program sekolah swasta gratis diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia di wilayah ini. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan kualitas pendidikan dapat terus meningkat meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.
