Menteri Kebudayaan baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam konflik internal antara penguasa Keraton Solo. Hal ini berkaitan dengan dualisme kepemimpinan yang terjadi antara SISKS Pakubuwono XIV Purbaya dan SISKS Pakubuwono XIV Mangkubumi.
Dalam sebuah rapat yang diadakan di Komisi X DPR, sang menteri menegaskan bahwa kehadirannya di kompleks Keraton beberapa waktu lalu adalah untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai cagar budaya. Ia menyatakan, “Kami akan melakukan intervensi, tetapi fokus kami adalah cagar budayanya, bukan urusan internal keraton.”
Penegasan tersebut menjadi penting di tengah keruwetan yang melibatkan kedua belah pihak. Pihak keraton diketahui terlibat dalam polemik terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai pemanfaatan cagar budaya yang menjadi sumber konflik.
Pentingnya Perlindungan Cagar Budaya di Keraton Solo
Sebagai salah satu situs budaya yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai luhur, Keraton Solo harus dikelola dengan baik. Menteri Kebudayaan menyoroti perlunya perlindungan dan pemeliharaan keraton sebagai warisan budaya yang harus dijaga keberadaannya.
Selama rapat tersebut, ia juga menekankan bahwa pihaknya ingin ada pertanggungjawaban dalam pengelolaan kompleks dan museum di Keraton Solo. Tindakan ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik di masa mendatang.
Konflik yang terjadi di internal Keraton Solo menunjukkan betapa pentingnya ketersediaan pengelola yang kompeten. Menteri pun menunjuk Gusti Tedjowulan sebagai penanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan ini dengan lebih efektif.
Keterlibatan Pihak Keraton dalam Mencari Solusi
Di sisi lain, SISKS Pakubuwono XIV Purbaya dan keluarganya juga berinisiatif untuk melakukan silaturahmi dengan Wakil Ketua DPR. Pertemuan ini menandai upaya mereka dalam mencari penyelesaian yang konstruktif terhadap konflik yang ada.
Purbaya, yang hadir dalam pertemuan itu, menyatakan bahwa dia berharap keraton dapat berfungsi dengan baik dan melibatkan musyawarah dalam setiap langkah yang diambil. Harapannya adalah agar situasi di Keraton Solo dapat kembali normal dan kondusif.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat penting lainnya, termasuk Ketua MPR. Ini menunjukkan dukungan DPR terhadap upaya pemulihan hubungan di dalam lingkungan keraton yang bersejarah ini.
Menghadapi Tantangan dalam Pengelolaan Cagar Budaya
Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat laporan mengenai kondisi fisik museum dan area lain di keraton yang tidak terawat dengan baik. Bahkan, ada aksi saling menggembok museum yang menambah permasalahan yang ada.
Menteri Kebudayaan menegaskan kembali bahwa revitalisasi museum yang sudah dilakukan baru mencapai 25 persen. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan tegas agar pengelolaan dan perawatan museum dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya gangguan internal.
Melihat situasi ini, penunjukkan Gusti Tedjowulan menjadi sangat relevan. Ia diharapkan dapat menjadi penghubung yang baik antara pemerintah dan pihak keraton untuk merumuskan strategi pemeliharaan yang lebih efektif.
