Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan program. Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi latar belakang yang mendorong urgensi ini, di mana Arse percaya bahwa banyak potensi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, perbaikan tata kelola dan rasionalisasi program dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Program yang selama ini dianggap tidak efektif harus ditinjau kembali agar dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pentingnya Perbaikan Tata Kelola Anggaran Daerah
Pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Arse menyoroti bahwa banyak anggaran justru terbuang untuk program yang tidak berdampak signifikan, seperti membangun pagar antar kantor pemerintah yang tidak perlu.
Dia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik harus didukung dengan prioritas program yang tepat agar tidak terkesan hanya sebagai formalitas. Jika sebuah program tidak memberi nilai tambah, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk dihapus.
Rasionalisasi tersebut diharapkan tidak hanya fokus pada pengurangan anggaran, tetapi juga pada pengoptimalan sumber daya yang ada, agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
Lebih jauh, Arse mengungkapkan bahwa banyak pendekatan inovatif yang dapat diambil untuk mendongkrak pendapatan daerah, termasuk meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan terbuka peluang lebih besar dalam memanfaatkan sumber daya yang lebih bervariasi.
Strategi Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Kerjasama Publik-Swasta
Kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau public-private partnership (PPP), diharapkan menjadi salah satu solusi untuk membiayai berbagai program publik. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengurangi beban finansial sambil tetap mewujudkan sejumlah proyek penting.
Konsep kemitraan ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah lokal, tetapi juga menarik minat investor swasta yang ingin berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dengan cara ini, kedua belah pihak bisa saling mendapatkan keuntungan.
Arse mencatat, banyak proyek yang sebelumnya terhambat oleh terbatasnya anggaran dapat diwujudkan melalui kolaborasi ini, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.
Kemitraan yang berhasil dapat berada dalam bentuk yang berbeda, mulai dari investasi langsung hingga pengelolaan bersama atas aset yang ada. Melalui pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu mengobati ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik.
Menangani Penurunan Dana Transfer ke Daerah Secara Proaktif
Penurunan dana transfer ke daerah pada APBN 2026 menjadi perhatian serius, di mana sejak awal pemerintah hanya menganggarkan Rp650 triliun, lebih rendah 29 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan program pembangunan daerah yang telah berjalan.
Sebagai langkah antisipatif, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan baru-baru ini menambah anggaran TKD sebesar Rp43 triliun, yang diharapkan dapat membantu daerah dalam menjalankan berbagai program penting. Namun, penambahan tersebut tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan yang efisien dan transparan.
Ke depannya, peninjauan berkala terhadap program yang dijalankan di daerah haruslah dilakukan untuk memastikan setiap dana yang digunakan benar-benar dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Jika tidak, pemborosan akan terus terjadi.
Arse juga mengingatkan pentingnya pembacaan situasi yang tepat oleh kepala daerah dalam menghadapi tantangan ini. Setiap dedikasi dalam memahami potensi daerah menjadi kunci untuk meraih keberhasilan dalam pengelolaan anggaran.
