Demokrat Menanggapi Data Pertumbuhan Ekonomi 35 Persen

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, menyampaikan pandangannya terhadap pernyataan Presiden mengenai pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam penilaian Marwan, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang menggembirakan, banyak anggota masyarakat yang masih merasa terpinggirkan dalam proses tersebut.

Di dalam pidato tersebut, Marwan menjelaskan bahwa selama tujuh tahun terakhir, ekonomi Indonesia berkembang dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun. Meski patut diapresiasi, ia mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah.

Dia menegaskan bahwa banyak masyarakat, khususnya nelayan dan petani, yang belum merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut. “Banyak dari mereka yang masih hidup dalam kondisi yang tidak berubah signifikan,” ujarnya.

Menelisik Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Marwan mencatat bahwa meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan, yakni 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang, laju penurunannya masih dianggap lambat. Penting untuk dicatat bahwa tingkat ketimpangan juga masih tergolong tinggi dengan rasio Gini yang mencapai 0,375.

Sikap optimis terhadap pertumbuhan mungkin tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Menurut Marwan, pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi banyak permasalahan sehari-hari.

Dia berpendapat bahwa rakyat kecil menghadap berbagai tantangan, seperti harga pangan yang melambung, akses terhadap tempat tinggal layak, serta kualitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka ekonomi tumbuh, kesejahteraan nyata masyarakat belum sepenuhnya terjamah.

Pertumbuhan dengan Basis yang Inklusif

Marwan mengusulkan perlunya model pertumbuhan baru yang lebih inklusif, yang fokus pada transformasi struktural. Model ini bukan hanya berorientasi pada angka, tetapi juga menciptakan pekerjaan produktif dan memperkuat ekonomi rakyat.

Dia mengingatkan agar investasi tidak hanya diukur dari nilai material, tetapi juga dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. “Keberhasilan investasi seharusnya dapat diamati dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” tandasnya.

Langkah awal yang perlu diambil adalah mengarusutamakan penciptaan lapangan kerja formal. “Kami perlu fokus pada pertumbuhan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja,” kata Marwan, menekankan pentingnya pendekatan ini di masa mendatang.

Perluasan Hilirisasi dan Peningkatan Kualitas SDM

Sebagai tambahan, Marwan merekomendasikan perluasan hilirisasi ekonomi agar lebih menyentuh sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan rakyat. Dengan melakukan hal ini, diharapkan dampak positif dari pertumbuhan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi pendidikan, Marwan juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini meliputi pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penguasaan teknologi dan literasi digital.

“Negara-negara yang berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya umumnya tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Mereka juga berinvestasi secara serius dalam pengembangan kualitas manusianya,” ungkap Marwan.

Tantangan Pertumbuhan dan Pengukuran Indikator

Dalam pidatonya, Presiden juga mengakui bahwa meskipun terdapat pertumbuhan positif, tantangan dalam penanggulangan kemiskinan masih terlalu besar. Hal ini diungkap saat ia mempertanyakan kondisi kelas menengah yang justru mengalami penurunan meski ekonomi tumbuh.

“Bagaimana bisa angka pertumbuhan menunjukkan kenaikan, tetapi kenyataannya justru kemiskinan meningkat?” tanya Presiden, menunjukkan adanya ketidakcocokan antara statistik dan realitas. Ini menjadi sorotan penting bagi para pemangku kebijakan ke depannya.

Penolakan terhadap angka yang indah harus menjadi titik awal refleksi bagi semua pihak. Melihat lebih dalam mengenai bagaimana pertumbuhan ini memengaruhi masyarakat luas harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan pemerintahan.