Asosiasi Advokat Harap RUU HPI Sesuai dengan Hukum Internasional

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional mendorong agar RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) beradaptasi dengan perkembangan hukum lintas negara yang semakin kompleks. Dalam konteks globalisasi, hukum di Indonesia perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi semua pihak terkait.

Pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar di kompleks parlemen, Ketua Peradi Profesional, Harris Arthur Haedar, mengungkapkan pandangannya bahwa Indonesia harus memiliki sistem hukum yang tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional. Dengan langkah ini, diharapkan setiap individu memperoleh perlindungan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Harris menekankan pentingnya hukum yang modern, responsif, dan adaptif, tanpa melupakan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan hukum internasional.

Perlunya Sistem Hukum yang Terintegrasi dan Jelas

Menurut Harris, hukum perdata internasional di Indonesia saat ini tersebar di antara berbagai ketentuan, yurisprudensi, serta praktik peradilan yang ada. Keadaan ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, termasuk isu-isu mengenai kompetensi hukum, pilihan hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan dari luar negeri.

Kondisi yang tidak menentu ini, lanjutnya, perlu diperbaiki untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam praktik hukum di Indonesia dapat beroperasi dengan kepastian dan keadilan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, Peradi Profesional memberikan rekomendasi dan masukan yang bertujuan untuk memperbaiki RUU HPI ini. Hal ini diharapkan dapat menjawab tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan sistem peradilan di Tanah Air.

Usulan Kerja Sama Peradilan Internasional

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional, Yuhelson, menekankan pentingnya kerja sama antara peradilan internasional dan domestik. Dalam RUU HPI yang ada, ketentuan tentang bantuan dari otoritas asing masih bersifat umum dan perlu diatur lebih jelas untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya.

Yuhelson mengusulkan agar ada pengaturan yang lebih konkret mengenai berbagai aspek, seperti pertukaran informasi, alat bukti, dan pemeriksaan saksi. Dengan pengaturan yang jelas, diharapkan kerja sama ini dapat berjalan tanpa hambatan dan saling menguntungkan.

Di samping itu, Yuhelson juga menyerukan perlunya harmonisasi antara RUU HPI dengan undang-undang lain yang ada di Indonesia. Hal ini karena hubungan antara RUU dan berbagai undang-undang tersebut belum dijelaskan secara memadai dalam dokumen saat ini, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan ketika diterapkan.

Harmonisasi dengan Undang-Undang Lainnya

Usulan harmonisasi yang diajukan Yuhelson juga meliputi hubungan antara RUU dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai undang-undang lainnya yang relevan. Penyelarasan ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam penerapan hukum dan meminimalisir potensi konflik yang ada.

Selain itu, setiap perubahan atau penambahan regulasi harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan harmonisasi yang baik, diharapkan sistem peradilan di Indonesia akan lebih efisien dan efektif.

Melalui proses kajian dan diskusi yang matang, Peradi Profesional berharap agar masukan-masukan ini dapat diakomodasi ke dalam RUU HPI untuk menjadikannya lebih relevan dan tepat untuk kebutuhan hukum di Indonesia yang semakin kompleks ini. Hal ini bukan hanya menguntungkan perlindungan hak-hak individu, tetapi juga mendukung pembangunan sistem hukum yang lebih baik di negeri ini.