• About
  • Get Jnews
  • Contcat Us
Sunday, November 22, 2026
RS-MedikaBSD
No Result
View All Result
  • Login
  • Berita Sehat
  • Wellness & Diet
  • Asah Otak
  • Seks Sehat
  • True Story
  • Berita Sehat
  • Wellness & Diet
  • Asah Otak
  • Seks Sehat
  • True Story
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
Home Berita Sehat

Kepala BGN Berkomentar Setelah Dilaporkan ICW ke KPK

Hardi by Hardi
May 11, 2026
in Berita Sehat
0
Kepala BGN Berkomentar Setelah Dilaporkan ICW ke KPK
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana baru-baru ini memberikan respons terkait laporan yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan tersebut menyoroti dugaan adanya peningkatan harga untuk sertifikasi halal yang direncanakan pada tahun 2025, yang berpotensi merugikan negara.

Dadan menyatakan apresiasinya terhadap perhatian publik mengenai sertifikasi halal. Dia menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses akuntabilitas yang melibatkan anggaran pemerintah.

“Terima kasih kepada ICW yang telah memberikan perhatian khusus terkait Sertifikasi Halal,” tutur Dadan pada sebuah acara, mengingatkan bahwa proses ini sangat penting untuk masyarakat.

Pentingnya Pengawasan dalam Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek vital dalam menjaga kepercayaan konsumsi masyarakat Muslim di Indonesia. Proses ini tidak hanya melibatkan pengawasan dari Badan Gizi Nasional, tetapi juga keterlibatan berbagai lembaga lainnya.

Dadan menjelaskan bahwa kegiatan sertifikasi halal tersebut menjadi bagian dari anggaran yang harus dibahas lebih lanjut. Proses pengeluaran anggaran dipastikan akan lewat sejumlah mekanisme kontrol yang ketat.

Permasalahan yang Dihadirkan oleh Tudingan Mark Up

Dugaan adanya praktik mark up dalam pengadaan sertifikasi halal tentu menjadi sorotan. Kemungkinan potensi kerugian negara yang disebutkan sebesar Rp 49,5 miliar menjadi isu yang krusial untuk dibahas.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, mengungkapkan bahwa laporan tersebut menyasar dua pihak: Kepala BGN dan penyedia sertifikasi. Masalah ini menyoroti prosedur dan tata kelola yang kurang optimal dalam pengadaan layanan publik.

READ ALSO

DPR Minta Kapolda NTT Tegas Usut Dugaan Perkosaan oleh Pejabat Daerah Kupang

Koalisi Partai Politik Tanggapi Cawapres yang Muncul di Bursa

“Ada lima paket pengadaan dengan total anggaran sekitar Rp 200 miliar, yang kemudian dipecah menjadi lima paket senilai Rp 50 miliar,” ungkap Wana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas di level administrasi pemerintah.

Kepentingan untuk Meningkatkan Tata Kelola Anggaran Publik

Penanganan dari potensi kerugian ini juga menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan tata kelola anggaran. Proses penggadangan seharusnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Wana menambahkan bahwa sertifikasi halal seharusnya dilakukan oleh SPPG, bukan BGN. Adanya insentif untuk SPPG menjadi alasan bahwa tidak seharusnya pengeluaran dikelola oleh BGN secara langsung.

“Pemecahan paket pengadaan ini patut dicurigai sebagai upaya menghindari tanggung jawab kepala BGN,” tegasnya. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam cara pengelolaan anggaran dan segmen-segmen tertentu yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Pentingnya Klarifikasi dan Penyelesaian Masalah Secara Transparan

Jubir KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap klarifikasi. Proses ini penting untuk memastikan setiap detail dari laporan ditangani dengan serius dan diinvestigasi lebih lanjut.

“Setiap progresnya akan kami sampaikan kepada pihak pelapor,” katanya, menunjukkan bahwa KPK berkomitmen untuk menjaga transparansi selama proses investigasi berlangsung.

Dalam hal ini, tindakan KPK menjadi harapan banyak pihak agar kejelasan dapat tercipta. Selain itu, semua pihak juga dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini untuk pengadaan di masa depan agar tidak terulang kembali.

Dengan memperhatikan kasus ini, penting untuk meningkatkan sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini juga akan mendukung upaya untuk menekan potensi penyimpangan dan menjamin keadilan di bidang pengadaan publik.

Proses sertifikasi halal harus ditangani dengan sangat hati-hati guna mencegah kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat. Terlebih lagi, perbaikan dalam tata kelola anggaran merupakan langkah penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

Tags: BerkomentarBGNDilaporkanICWKepalaKPKSetelah

Related Posts

Habiburokhman Dilantik sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset
Berita Sehat

DPR Minta Kapolda NTT Tegas Usut Dugaan Perkosaan oleh Pejabat Daerah Kupang

November 15, 2026
Koalisi Partai Politik Tanggapi Cawapres yang Muncul di Bursa
Berita Sehat

Koalisi Partai Politik Tanggapi Cawapres yang Muncul di Bursa

November 14, 2026
Komnas HAM Minta Rekaman CCTV Terkait Demo 10 November di UGM
Berita Sehat

Komnas HAM Minta Rekaman CCTV Terkait Demo 10 November di UGM

November 14, 2026
Mahasiswa Ditangkap Polisi Karena Bisnis Tembakau Gorila Untung Rp800 Juta
Berita Sehat

Mahasiswa Ditangkap Polisi Karena Bisnis Tembakau Gorila Untung Rp800 Juta

November 13, 2026
Contoh Kedewasaan dalam Berdemokrasi oleh Gibran
Berita Sehat

Contoh Kedewasaan dalam Berdemokrasi oleh Gibran

November 13, 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Rumah Digeledah oleh Bareskrim
Berita Sehat

Kasus Penyadapan Prabowo, Rumah Digeledah oleh Bareskrim

November 12, 2026
Next Post
KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun Terkait Permintaan Dana CSR ke Pengusaha

KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun Terkait Permintaan Dana CSR ke Pengusaha

POPULAR NEWS

Michael B Jordan Raih Oscar 2026, Dulu Nyaris Tak Bisa Angkat Beban Kini Berotot Atletis

Michael B Jordan Raih Oscar 2026, Dulu Nyaris Tak Bisa Angkat Beban Kini Berotot Atletis

May 2, 2026
Gerbong KRL Ringsek Setelah Ditabrak di Stasiun Bekasi Timur

Gerbong KRL Ringsek Setelah Ditabrak di Stasiun Bekasi Timur

April 27, 2026
Pentingnya Imunisasi dan Peran Krusial Orang Tua Menurut Maudy Koesnaedi

Pentingnya Imunisasi dan Peran Krusial Orang Tua Menurut Maudy Koesnaedi

April 28, 2026
Pramono Dilantik Sebagai Wakil Ketua C40 Forum Kota Global untuk Aksi Iklim

Pramono Dilantik Sebagai Wakil Ketua C40 Forum Kota Global untuk Aksi Iklim

May 23, 2026
29 Orang Dirawat di RS, 3 Menyusul Meninggal Dunia

29 Orang Dirawat di RS, 3 Menyusul Meninggal Dunia

April 27, 2026

EDITOR'S PICK

Kendaraan Super Mewah Disita dari Rumah Silmy Karim

Kendaraan Super Mewah Disita dari Rumah Silmy Karim

June 6, 2026
ASN Pemprov Lampung Jadi Tersangka atas Penimbunan Ribuan Dus Minyakita

ASN Pemprov Lampung Jadi Tersangka atas Penimbunan Ribuan Dus Minyakita

July 2, 2026
Hakim PN Cilacap Diberhentikan dengan Pensiun karena Terlibat Suap

13 Jenis Tindak Pidana yang Mengakibatkan Perampasan Aset

August 30, 2026
Investigasi Kebakaran Kapal Mutiara Sentosa Segera Dilakukan oleh Pemerintah

Investigasi Kebakaran Kapal Mutiara Sentosa Segera Dilakukan oleh Pemerintah

August 3, 2026
RS-MEDIKABSD-LOGO2

Rs-MedikaBSD - Berita Artikel Kesehatan Terkini Hari Ini.

Follow us

Categories

  • Asah Otak
  • Berita Sehat
  • Seks Sehat
  • True Story
  • Wellness & Diet

Recent Posts

  • DPR Minta Kapolda NTT Tegas Usut Dugaan Perkosaan oleh Pejabat Daerah Kupang
  • Gerindra Ancam Pecat Bupati Kupang Jika Terbukti Melakukan Pemerkosaan
  • Koalisi Partai Politik Tanggapi Cawapres yang Muncul di Bursa
  • Foto Gibran di DPRD Jabar Diturunkan Ada Insiden Terbalik
  • Buy JNews
  • Landing Page
  • Documentation
  • Support Forum

© 2026 Berita Artikel Kesehatan Terkini Hari Ini rs-medikabsd.co.id.

No Result
View All Result
  • Homepages
    • Home Page 1
    • Home Page 2

© 2026 Berita Artikel Kesehatan Terkini Hari Ini rs-medikabsd.co.id.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In