Demo HMI Sulsel di Makassar, Fokus pada Evaluasi Kinerja Pemerintahan

Ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan pada Senin lalu. Mereka menyampaikan tuntutan terkait kepada pemerintah mengenai penilaian kinerja kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Massa aksi menyatakan bahwa saat ini masyarakat merasakan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan. Mereka merasa beban ekonomi semakin berat, dan terdapat ketidakpastian dalam hukum yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

“Tingginya beban ekonomi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat,” ujar koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, di tengah-tengah demonstrasi.

Kekhawatiran Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Program Strategis

Kegiatan demostrasi ini dipicu oleh berbagai isu yang berkembang, termasuk kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menguntungkan masyarakat. Para demonstran menganggap kebijakan yang ada saat ini justru memperburuk situasi ekonomi rakyat.

HMI meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada masalah ekonomi dan penanggulangan korupsi. Mereka menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas untuk memperbaiki situasi yang ada.

Terlebih lagi, mereka juga menyoroti RUU Perampasan Aset sebagai instrumen penting dalam memerangi korupsi. “Kami mendesak agar RUU ini segera disahkan,” lanjut Rafli.

Penolakan terhadap Koperasi Merah Putih yang Terlalu Intervensif

Dalam demonstrasi tersebut, HMI juga mengungkapkan penolakan terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP) akibat dampak yang mungkin ditimbulkan. Mereka melihat program ini membawa risiko intervensi politik yang dapat merugikan kemandirian ekonomi desa.

“Program tersebut bukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, melainkan lebih menjadi alat bagi kepentingan tertentu,” kata seorang anggota HMI. Penolakan ini menandakan kebangkitan partisipasi masyarakat dalam menyikapi kebijakan publik.

Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat, HMI berharap suara mereka dapat didengar oleh para pembuat kebijakan. Mereka bertekad untuk terus mengawasi jalannya program-program pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel.

Kasus Dugaan Korupsi di Badan Gizi Nasional

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Badan Gizi Nasional juga menjadi fokus perhatian dalam aksi ini. HMI mengungkapkan keraguan atas transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di berbagai daerah.

Rafli menekankan bahwa aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hukum yang ada. “Kami meminta semua pihak yang terlibat dalam program tersebut, mulai dari pusat hingga daerah, untuk diperiksa,” tegasnya.

Masyarakat telah menunggu kejelasan terkait penggunaan anggaran negara untuk program-program yang seharusnya berdampak positif. HMI bertekad untuk terus berjuang sampai keadilan ditegakkan.

Tuntutan untuk Stabilitas Ekonomi Nasional dan Kebebasan Berpendapat

Misi HMI tidak hanya berhenti pada isu-isu korupsi dan ekonomi, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat sipil. Mereka menuntut agar pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah agar masyarakat tidak semakin terpuruk.

Dalam suasana aksi, mereka juga menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah harus dihormati, dan tidak seharusnya ada kriminalisasi terhadap aktivis atau jurnalis yang menyampaikannya.

“Penting untuk melindungi demokrasi dan ruang publik agar semua elemen masyarakat dapat menyuarakan pendapat tanpa rasa takut,” ungkap Rafli. Suara mahasiswa yang bersatu ini menjadi cerminan harapan akan masa depan yang lebih baik.