Dua kelompok masyarakat adat mengajukan permohonan untuk menguji materiil sebuah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Mereka ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap kearifan lokal tetap terjaga dalam ketentuan yang ada, khususnya terkait pembukaan lahan dengan cara membakar.
Kedua kelompok tersebut terdiri dari Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara, Putes Lekas, serta warga dari Kabupaten Kampar, Riau, Era Purnama Dewi. Mereka berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pemaknaan yang tepat mengenai hak masyarakat hukum adat dalam praktik pembakaran lahan.
Para pemohon berharap bahwa undang-undang yang ada dapat diberlakukan secara adil, sehingga masyarakat adat yang melakukan kegiatan pertanian tradisional tidak dikenakan sanksi yang sama dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Mereka mencatat bahwa norma yang ada saat ini tidak cukup jelas dalam mendefinisikan siapa yang berhak mendapatkan pengecualian.
Pemahaman Konstitusional Atas Kearifan Lokal dalam Kebakaran Lahan
Para pemohon menginginkan agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi masyarakat yang memiliki tradisi dan kearifan lokal yang kuat. Dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan yang tegas dalam undang-undang terkait siapa yang dimaksud dengan “masyarakat”.
Tak hanya itu, mereka juga menggarisbawahi bahwa norma yang ambigu dapat menyebabkan penyalahgunaan. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang tidak terikat pada kearifan lokal justru memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan pembakaran lahan dengan dalih kearifan lokal.
Kuasa hukum dari para pemohon menjelaskan lebih lanjut tentang ketidakjelasan subjek dalam undang-undang tersebut. Mereka mencermati bahwa kelompok non-masyarakat adat sering kali tidak mengikuti praktik pembakaran yang berkelanjutan dan tidak memiliki sistem pengetahuan yang mendukung pelestarian lingkungan.
Praktik Pembakaran Lahan dalam Tradisi Masyarakat Adat
Masyarakat Dayak Taboyan, contohnya, masih melaksanakan praktik berladang gilir balik dengan metode tebas-bakar. Praktik tersebut merupakan bagian penting dari sistem pertanian tradisional mereka yang telah diwariskan turun-temurun.
Proses pembukaan lahan oleh masyarakat adat tidak dilakukan sembarangan. Setiap tindakan diatur dengan ketat, dimulai dengan penentuan waktu yang tepat berdasarkan kalender adat dan pemberitahuan kepada pemilik ladang tetangga.
Seiring dengan berkembangnya pemikiran modern tentang pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat berupaya mempertahankan tradisi mereka sambil tetap memperhatikan aspek lingkungan di sekitar mereka. Mereka meyakini bahwa metode ini tidak hanya memberikan hasil yang baik tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekosistem.
Dampak Ketidakjelasan Hukum dan Kebakaran Hutan
Ketidakjelasan dalam penegakan hukum berakibat pada terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Praktik yang dilakukan oleh pihak non-masyarakat adat sering kali justru menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan memperburuk kualitas lingkungan.
Para pemohon berargumen bahwa masyarakat adat tidak dapat disamakan dengan praktik pembakaran yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional. Dalam konteks ini, mereka merasa menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, tindakan penegakan hukum sering kali diarahkan pada masyarakat adat yang justru berupaya menjaga tradisi dan cara hidup mereka. Mereka menghadapi ancaman hukuman yang menjadi beban sosial tersendiri bagi komunitas adat.
Permohonan Pemohon untuk Penegasan Hukum yang Adil
Dalam petitumnya, para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Mereka meminta agar ada upaya untuk memisahkan antara pembakaran untuk perladangan adat dan kegiatan komersial yang tidak terkendali.
Lebih jauh, mereka mengusulkan bahwa larangan pembakaran lahan hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang melakukan praktik adat. Batasan lain juga diajukan, seperti luas lahan yang boleh dibuka dan jenis tanaman yang ditanam.
Para pemohon sangat berharap agar Mahkamah Konstitusi memberikan perhatian yang serius untuk mencapai keadilan dalam penegakan hukum. Dengan cara itu, diharapkan masyarakat adat dapat menjalankan tradisi tanpa merasa terancam oleh peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
