Sidang Etik Terduga Pelecehan Polwan Segera Digelar Polda Sumbar

Proses hukum terhadap seorang polisi berpangkat AKBP berinisial F yang terduga melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap bawahannya, seorang polwan berpangkat Brigadir, terus berlanjut di Polda Sumatera Barat. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, memastikan sidang etik untuk oknum perwira tersebut akan segera dilaksanakan.

“Saat ini kami sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam waktu dekat, kami akan sidangkan untuk memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat,” ungkap Djati usai acara “Duduak Basamo” bersama wartawan di Padang.

Pihak kepolisian menyampaikan bahwa hingga saat ini, pemeriksaan terhadap terduga pelaku masih berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. Mereka mengindikasikan bahwa akan ada tindakan lanjutan menyusul temuan baru dalam kasus ini.

Proses Penyelidikan dan Etika Kepolisian yang Berjalan

Kapolda menjelaskan bahwa proses etik ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam menjalankan tugasnya, anggota polisi harus selalu berperilaku profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Ia juga menambahkan bahwa Polda Sumbar membuka kemungkinan untuk melanjutkan kasus ini ke ranah pidana jika ada bukti baru yang muncul. Proses ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk tidak menoleransi tindakan yang merugikan di lingkungan internal mereka.

Tim pendamping korban dari LBH Padang telah menyampaikan permintaan untuk membuka kembali kasus ini. “Kami siap menerima bukti anyar dan akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” jelas Djati.

Tindakan Tegas terhadap Pelaku dan Penggantian Jabatan

Sejak kasus ini mencuat, Polda Sumbar langsung mengambil langkah-langkah tegas, termasuk membatalkan pelantikan terduga pelaku sebagai Kepala Bidang Dokkes. Djati menekankan pentingnya mengambil tindakan cepat demi menjaga integritas organisasi.

“Setelah isu ini muncul di publik, kami melakukan langkah cepat. Kami membatalkan pelantikan yang seharusnya dilakukan,” tegasnya. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan sinyal bahwa pelanggaran etika di kepolisian tidak akan ditoleransi.

Pihak Mabes Polri telah menunjuk pejabat pengganti dari Polda Kalimantan Utara yang dijadwalkan dilantik pada pekan depan. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari rotasi jabatan besar-besaran dalam institusi kepolisian.

Dampak Kasus Pelecehan Ini terhadap Korban

Kasus pelecehan ini tidak hanya berdampak pada terduga pelaku tetapi juga kepada korban, yang merupakan seorang polwan di Biddokes. Korban merasa teraniaya dan mencari perlindungan serta bantuan hukum melalui LBH Padang.

Dengan dukungan dari LBH, korban dan suaminya melaporkan peristiwa tersebut untuk mendapatkan keadilan. Mereka berharap kasus ini tidak hanya dapat diselesaikan secara internal di kepolisian tetapi juga mendapatkan perhatian dari sisi hukum pidana.

Ada keprihatinan yang mendalam tentang perlakuan terhadap korban yang mengadukan pelecehan sexual. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban sering kali dikambinghitamkan, sedangkan pelaku justru mendapatkan promosi jabatan.