Selain menyediakan fasilitas kesehatan, pemantauan kualitas udara menjadi bagian penting dalam penanganan kabut asap. Nila menjelaskan bahwa informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) perlu disampaikan selama 24 jam agar masyarakat mengetahui kondisi udara di wilayahnya.
Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, termasuk kegiatan belajar di sekolah ketika kualitas udara berada pada tingkat berbahaya.
“Jadi, ISPU itu harus dilakukan atau diperhatikan,” ujar Nila.
Masyarakat juga perlu melakukan perlindungan diri di rumah. Nila mencontohkan upaya menutup celah rumah dan membasahi tirai untuk membantu mengurangi masuknya asap. Ventilasi juga dapat ditutup menggunakan bahan yang dibasahi, sesuai dengan penjelasannya.
Langkah tersebut menjadi alternatif bagi warga yang tidak dapat mengakses rumah singgah. Meski demikian, bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita gangguan pernapasan tetap perlu mendapat perhatian khusus selama kualitas udara memburuk.
Kesiapsiagaan Bencana Perlu Diperkuat
Bagi Nila, pengalaman menangani kabut asap menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Pemerintah, organisasi profesi kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengurangi risiko kesehatan akibat kebakaran hutan.
Dia juga mendorong evaluasi dan pelatihan agar semua pihak lebih siap menghadapi bencana serupa.
“Jadi, artinya memang kita perlu melakukan suatu perlindungan kesehatan sebagai hak asasi rakyat,” kata Nila.
Menurutnya, perlindungan kesehatan harus menjadi tanggung jawab bersama. Penguatan koordinasi, akses informasi kualitas udara, dan kesiapan fasilitas kesehatan diperlukan untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat.
