Pegiat media sosial yang juga merupakan mantan politisi, Ade Armando, telah berani mengungkapkan alasannya mengenai pengunduran dirinya dari partai politik. Keputusan ini diambil setelah munculnya kasus hukum yang melibatkan dirinya, terkait dugaan penghasutan dan ujaran kebencian yang dianggap merugikan partai tempatnya bernaung.
Pada tanggal 5 Mei lalu, Ade resmi mengumumkan keputusannya untuk mundur dari partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep melalui konferensi pers di DPP. Dalam kesempatan tersebut, dia mengungkapkan bahwa pelaporan atas dugaan ujaran kebencian telah menyeret partai terlalu jauh, sehingga bisa mempengaruhi peluang elektabilitas partai dalam pemilihan umum 2029.
Dalam wawancara terbarunya di platform media, Ade mengungkapkan fakta menarik lainnya. Dia menyebut, sejak lama terdapat tekanan dari pihak internal partai yang menginginkan agar dirinya dikeluarkan, menunjukkan adanya ketidaksenangan terhadap kehadirannya di partai.
Tekanan Internal di Dalam Partai Ciptakan Ketidaknyamanan
Dalam wawancara tersebut, Ade mengindikasikan adanya suara-suara dalam partai yang mengatakan bahwa dirinya sebaiknya dikeluarkan. Dia mengaku pernah mendengar pernyataan tersebut, meskipun tidak ada yang secara langsung meminta agar ia mundur.
Keberadaannya di dalam partai, lanjut Ade, tampaknya mengganggu proses rebranding yang tengah dilakukan PSI. Meski dia mengaku tidak sepenuhnya memahami inti dari perubahan citra tersebut, dia merasakan dampak negatif terhadap penerimaan partai di kalangan pemilih Muslim.
Ade menyatakan, banyak kalangan dalam partai merasa keberadaannya mengganggu upaya mereka, dan ini menunjukkan bahwa komunikasi internal di PSI belum berjalan efektif. Dia berharap untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai semua pergeseran ini.
Pergeseran dan Tantangan Elektabilitas Partai Menuju Pemilu 2029
Seiring dengan perubahan besar yang terjadi di dalam partai, Ade menilai bahwa PSI harus bekerja sama dengan kekuatan besar untuk menarik kembali dukungan dari pemilih yang lebih luas. Menurutnya, kekuatan Presiden saat ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan elektabilitas PSI menjelang pemilu mendatang.
Ade menjelaskan, upaya rebranding yang dilakukan PSI saat ini tampaknya kehilangan arah, terutama dalam hal menjaga nilai-nilai pluralisme dan menghargai kebhinekaan yang sebelumnya menjadi pilar utama. Dia mengkhawatirkan bahwa sejumlah kader baru yang bergabung justru tidak memahami semangat ini.
Dia menyoroti hal ini dengan mengungkapkan bahwa respon partai terhadap kritik yang muncul tidak selalu dilakukan dengan cara yang elegan, sehingga memberikan kesan kurang mengedepankan ketenangan dan kebijaksanaan.
Sikap Partai Terhadap Kasus Hukum dan Tanggung Jawab Pribadi
Dalam konteks kasus hukumnya, Ade menyatakan bahwa respons dari PSI dan pihak lain yang beranggapan bahwa ia mengadu domba, adalah hal yang sangat tidak berdasar. Dia hanya berusaha untuk memberikan kritikan yang konstruktif terhadap pernyataan tokoh-tokoh tertentu.
Ade menegaskan bahwa setiap kritik yang disampaikan bukanlah bertujuan untuk menimbulkan keributan, tetapi lebih untuk mendorong percakapan yang lebih sehat. Namun, ia merasakan bahwa partai tidak sepenuhnya mendukungnya menghadapi situasi tersebut, yang menjadi salah satu alasan kuat baginya untuk mundur.
Setelah pengunduran dirinya, ketua bidang politik partai memberikan penekanan bahwa Ade kini bukan lagi bagian dari mereka. Implikasinya adalah bahwa setiap proses hukum yang dihadapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Ade.
Refleksi Diri dan Masa Depan dalam Politik
Dalam situasi ini, Bestari mengingatkan Ade untuk lebih introspeksi diri dan tidak mencampuri urusan internal partai. Ia menggambarkan posisi Ade di dalam partai setelah Kongres terakhir, menyatakan bahwa Ade tidak lagi dilibatkan dalam pengelolaan PSI.
Untuk memperbaiki citra dan meraih elektabilitas, Bestari mengingatkan bahwa PSI perlu fokus pada langkah-langkah strategis tanpa terpengaruh oleh gangguan dari pihak luar maupun dari individu tertentu yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.
Keinginan untuk kembali ke jalur yang benar dalam politik dan membangun rumah baru untuk partai sangat diperlukan. Keterbukaan untuk melakukan perubahan dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak adalah langkah kunci agar partai bisa tetap relevan di tengah dinamika politik yang selalu berubah.
