Koalisi masyarakat sipil telah melayangkan seruan kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menghentikan praktik kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad). Seruan ini muncul setelah insiden tragis yang menimpa seorang ASN Kementerian Ekonomi Kreatif yang meninggal dunia di lokasi latihan.
Insiden tersebut terjadi saat Vanreko Varkas Bagaskara, yang berusia 28 tahun, mengalami heatstroke saat menjalani Latsarmil Komcad di Jakarta. Koalisi juga menuntut pemerintah untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi cuaca dan hasil pemeriksaan kesehatan awal korban sebagai bagian dari proses transparansi.
Penjelasan medis yang dikemukakan oleh pihak berwenang dianggap penting, namun masih memerlukan pemeriksaan independen untuk memastikan semua fakta terungkap. Dalam keterangan tertulisnya, Koalisi menjelaskan bahwa kehilangan nyawa dalam latihan militer ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Desakan untuk Tanggung Jawab Penuh dari Pemerintah
Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, untuk menghentikan pemaksaan ASN dalam program Komcad. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam program itu seharusnya bersifat sukarela.
Menurut Koalisi, kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan negara tidak sama dengan kewajiban untuk menjadi anggota Komcad. Mereka menekankan pentingnya memberikan kebebasan kepada ASN untuk memilih tanpa tekanan.
Pihak Koalisi juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan harus berdasarkan prinsip demokrasi dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Karenanya, program pembentukan karakter tidak seharusnya menjadi alat untuk memaksa ASN dalam karier mereka.
Pentingnya Transparansi dalam Insiden Latihan Militer
Penyelidikan harus dilakukan untuk mengungkap apa yang terjadi sebelum dan selama insiden tersebut. Kronologi lengkap sangat dibutuhkan agar publik tidak hanya mengandalkan informasi sepihak. Hal ini mencakup pemahaman tentang kondisi cuaca serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan peserta latihan.
Ini bukan pertama kalinya insiden tragis dalam latihan militer terjadi, dan setiap kejadian seharusnya menjadi pelajaran berharga. Koalisi menekankan bahwa jaminan keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pelatihan.
Pemerintah diharapkan tidak hanya merespon tuntutan ini, tetapi juga mengambil langkah proaktif untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pedoman latihan yang lebih aman dan efektif.
Peran Koalisi Masyarakat Sipil dalam Isu ini
Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari enam organisasi, termasuk Imparsial dan Centra Initiative, yang berkolaborasi untuk memperjuangkan hak ASN. Mereka berusaha mencapai transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait insiden fatal ini.
Ucapan dukacita tak hanya ditujukan kepada keluarga korban saja, tetapi juga untuk menarik perhatian pada isu yang lebih luas tentang perlakuan terhadap ASN dalam program-program yang terintegrasi dengan militer. Partisipasi dalam program Komcad seharusnya berdasarkan kesukarelaan, bukan paksaan.
Melalui tuntutan ini, Koalisi berharap untuk mendorong perubahan dalam kebijakan yang berhubungan dengan latihan militer. Mereka ingin agar pemerintah lebih menghormati hak-hak ASN dan menjamin keselamatan peserta latihan agar insiden tragis tidak terulang.
