Aliansi mahasiswa menuntut Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tuntutan ini disampaikan dalam aksi yang diadakan di Gedung MK, dengan harapan ada perubahan signifikan terkait perilaku hukum di bidang militer.
Koordinator aksi, Faldo, mengungkapkan pentingnya pengesahan gugatan tersebut karena dianggap ada pasal-pasal dalam UU Peradilan Militer yang justru menimbulkan kebingungan mengenai yurisdiksi di dalam sistem hukum nasional. Dalam pandangannya, UU yang ada saat ini perlu direvisi untuk menghindari ambiguitas di masa mendatang.
Faldo mempertegas bahwa asas equality before the law sangat penting dalam memastikan semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.
Hal ini seharusnya menjadi landasan kuat untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, namun kenyataan menunjukkan aspek-aspek tertentu dalam UU tersebut bertentangan dengan prinsip tersebut.
Dasar Hukum Terkait Permohonan Uji Materi
Faldo menyoroti pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjamin kesetaraan di depan hukum. Dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), semua rakyat seharusnya sama haknya dalam penegakan hukum.
Akan tetapi, ia menemukan ketidaksesuaian dalam pasal-pasal tertentu dalam UU Peradilan Militer yang bahkan menciptakan ketidakpastian. Misalnya, Pasal 9 angka 1 dan Pasal 43 ayat (3) menunjukkan bahwa prajurit yang terlibat dalam pelanggaran pidana umum masih bisa saja diadili di peradilan militer, bukan peradilan umum.
Faldo menegaskan bahwa kurangnya kejelasan norma mengenai pengadilan untuk prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum menjadi problem besar. Hal ini menciptakan keraguan akan proses hukum dan keadilan, di mana prajurit seharusnya diadili di ranah hukum yang tepat sesuai dengan konteks perbuatannya.
Pemisahan Yurisdiksi Berbasis Jenis Pelanggaran
Faldo juga menyatakan urgensi pemisahan yang jelas antara pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Menurutnya, jika terjadi kelalaian yang bersumber dari perintah atasan dalam pelaksanaan tugas, itu tergolong pelanggaran militer.
Sebaliknya, untuk kasus di luar tugas resmi, tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI harus diajukan di pengadilan umum. Itu menegaskan bahwa yurisdiksi hukum harus berfungsi dengan baik dan tidak bingung antara ranah militer dan umum.
Dia menambahkan, saat ini sering terjadi kebingungan tentang jenis pelanggaran yang termasuk dalam ranah militer dan jenis yang harus diatasi oleh hukum sipil. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan prinsip keadilan.
Ketidakjelasan dan Permasalahan Hukum yang Muncul
Faldo mengungkapkan ketidakkonsistenan yang ada dalam penerapan hukum, yang dapat menyebabkan situasi hukum menjadi kabur. Situasi ini tidak jauh dari ketidakpastian yang dapat merugikan banyak pihak, terutama korban dari pelanggaran hukum yang seharusnya mendapatkan perlindungan seadil-adilnya.
Dia juga menjelaskan bahwa Ambiguitas dalam yurisdiksi memperburuk masalah yang terjadi dalam penegakan hukum. Ketidakpastian ini berpotensi menciptakan rasa tidak percaya dari publik terhadap sistem hukum.
Selain itu, Faldo memperhatikan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, menjadi titik tolak penting untuk memperbaiki sistem peradilan militer di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi momen untuk mengoreksi dan mereformasi sistem hukum yang ada.
Dari perspektif beliau, revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 sangat penting agar peradilan militer tidak lagi dibebani oleh kasus-kasus yang seharusnya ditangani oleh pengadilan sipil.
Dengan mendesak pemerintah dan DPR untuk mempercepat revisi UU tersebut, Faldo berharap agar pengadilan militer bisa lebih fokus pada pengusutan kasus yang benar-benar terkait dengan dinas militer dan pelanggaran kode etik militer.
